Pimpinan Pusat LP2KP Teruskan Laporan Gedung C Pesawaran ke Kejakasaan Agung

PESAWARAN – LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja pemerintahan) DPP Dewan Pimpinan Pusat melalui Sekjan Bung Subur Suryadi merespon laporan dari DPD Kabupaten Pesawaran  yang melaporkan dugaan  Tindak Pidana Koruspi Gedung Pemerintah Daerah  Kabupaten Pesawaran, Sabtu (25/12/2021)).

Bung Subur menyampikan melaui Whatapp-nya, ”Pimpinan pusat LP2KP merespon laporan dugaan Korupsi, dan akan melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung.

Baca juga: Bermodalkan Segel 1980, Masliana Gugat Kelompok Tani Mari Bertani ke PN Sampit

Hal ini untuk memastikan bahwa proses itu  akan  berjalan sesuai dengan SOP(standar operasional prosedur-red), kami akan mendorong penegak hukum yang ada di pesawaran untuk bekerja secara profesional”.

Baca juga: Jaksa Agung RI Akan Tindak Tegas Kajati, Kajari yang Cari Proyek di Pemerintahan

Laporan  LP2KP tersebut terkait 3 paket pembangunan Gedung Kantor Sekda Gedung C Tahap II Gedung Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Gedung  Kantr Kecamtan Teluk Pandan.

Ketua DPD Kabupaten Pesawaran Fakrurrozi menjelaskan 3 paket pembangunan gedung tersebut dilaksanakan pada Tahun 2019 oleh Dinas PUPR Pesawaran, “3 Paket pekerjaan tersebut diduga terindikasi terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara.

Baca juga: MAKI Ungkap Otak Skandal Korupsi Tambang Timah: RBS Diburu, Pejabat dan Pengusaha Terkenal Terjerat

Dan Hasil Audit BPK(Badan Pemeriksa keuangan) juga merinci adanya kekurangan Volume pada 3 Paket Pekerjaan tersebut, dan merekmendasi untuk dilakukan pengembalian.

Kondisi yang tidak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tetang pengadaan barang dan jasa dimana PPK bertugas mengendalikan kontrak, dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

Baca juga: Paska Vonis Bebas Bandar Besar Narkoba, Tiga Hakim PN Palangka Raya di Nonaktifkan

BPK merekomendasi  3 perusahaan CV.KM52, PT Haberka Mitra Persada  dan PT Alvin Akbar Konstruksindo untuk memproses kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran.

Dalam KUHP pasal 55 ayat 1 orang yang turut serta ataupun membantu melakukan korupsi keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi”.

Baca juga: Yayasan Poktan Batu Bulan Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selain itu LP2KP sudah mengantungi temuan terkait data lelang yang terdapat dugaan penyelewengan dan adanya persengkongkolan jahat yang dilakukan oleh oknum Pokja Panitia Lelang.(Agung)